Wastucitra, Arsitektur Total untuk Kemerdekaan Sejati

”Bagi kita, nasion yang pernah merebut kemerdekaan demi penolongan dan pengangkatan rakyat yang miskin dan tertindas, bagi kita, termasuk para arsitek dan pemberi tugas, ada kewajiban mulia untuk lebih serius mengolah arsitektur yang lebih lengkap, lebih utuh dalam arti wastu tadi, dalam suatu ’total architecture’”

Wastu Citra, 1988

Dengan mengingat kemerdekaan bangsa, dalam bukunya itu, YB Mangunwijaya (Romo Mangun) mengamanatkan ”arsitektur total”. Ia memulainya dengan ajakan mengganti ”arsitektur” dengan ”wastu” karena kata arsitektur berasal dari bahasa Yunani: arche (utama) dan tektoon (pembangun), yang hanya berarti ”pembangun utama”.

Sebaliknya, wastu atau vasthu (Sanskrit) maknanya lebih dari ”bangunan”, yaitu hakikat, norma, dan tolok ukur hidup yang benar, wujud nyata dari pegangan semesta. Citra bukan sekadar impresi dan gengsi, melainkan makna terdalam suatu karya yang menembus realitas, melampaui materi, berlandaskan keindahan dan nalar ekologis demi keselarasan alam.

Romo Mangun memang tak memberi definisi tunggal ”wastucitra”. Namun, dari seluruh uraian dan ilustrasi yang dihadirkan, jelas bahwa arsitektur tidak boleh berhenti pada teknikalitas dan estetika belaka.

Kegagalan merayakan 80 tahun kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar masalah ketidaksiapan fisik atau ketidaksempurnaan tampilan. Ada hal lebih mendasar: niat, cara berpikir, serta keberpihakan pembangunan.

Sebagaimana karya cipta lainnya, kegunaan IKN ditentukan oleh siapa yang membutuhkannya. Walaupun berguna untuknya, belum tentu berguna bagi yang lain. Begitu pula proses pengerjaannya: siap atau tidak, sempurna atau belum, jika benar-benar diinginkan, segala cara ditempuh—to want is to be able (mau berarti mampu).

Namun, tekad itu meluntur. Anggaran IKN dipangkas dari Rp 89 triliun (2024) menjadi Rp 13,5 triliun (2025). Sejak Januari 2025, peletakan batu pertama ke-9 belum terlaksana.

MPR mengeluarkan IKN dari Pokok-Pokok Haluan Negara, dan di DPR muncul usulan moratorium. Relokasi aparatur sipil negara ditunda, dan keputusan pemindahan ibu kota belum ditandatangani Presiden.

Kota hanya hidup jika ada yang menghidupi dan tinggal di dalamnya. Tanpa penghuni tetap, akan sulit menumbuhkan rasa memiliki, keterikatan, dan kebanggaan: ”inilah kotaku”.

Dengan okupansi hanya 24,8 persen, kesunyiannya dapat menghampakan daya hidup dan memicu penelantaran kota (urban decay).

Suasana Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (10/10/2024) sore. Lokasi ini akan menjadi tempat Gala Dinner Kompas100 CEO Forum Ke-15 Powered by PLN.

Akibat salah perhitungan, China pernah mengalami ”kota hantu”, seperti di Chenggong, Lanzhou, dan Nanhui. Maka, keberadaan pejabat tinggi, seperti kesiapan Wakil Presiden berkantor di IKN, dapat memperkuat rasa kepemilikan dan kepercayaan publik, sekaligus menjawab siapa yang benar-benar membutuhkan kota ini.

Problematika serupa juga terjadi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) lain. Wastucitra menyebutnya: ketidakselarasan antara guna dan citra. Selaras berarti, baik kebergunaan maupun keberhargaan, tak boleh saling meninggikan diri. Sebab, apabila sudah serasi, dengan sendirinya datang apresiasi dan otomatis derajat naik tanpa debat.

Karena citra juga berarti tekad, bukan hanya kuat semangatnya, tetapi juga tulus niatnya. Namun, itu pun tidaklah cukup. ”Neraka penuh dengan harapan dan keinginan baik,” kata Santo Bernardus dari Clairvaux (1602). Itikad baik harus diiringi ikhtiar baik.

Pada dasarnya, logika Wastucitra adalah perpaduan guna (manfaat) dan citra (ketulusan niat) yang selaras (setara/adil/tepat) sehingga menghasilkan keberadaban (budi luhur/martabat). Bila dirumuskan: (manfaat + niat) x tepat = martabat.

Tingginya peradaban dan martabat bukanlah kemajuan semu yang menjauhkan manusia dari alam dan dirinya. Kualitas hidup generasi mendatang harus meningkat tanpa beban utang, baik finansial maupun ekologis. Bukan hanya pendapatan lokal bertambah, tetapi juga akses, keterlibatan, dan kemandirian setara, serta ketimpangan berkurang.

Pengalaman kelam pembangunan kolonial, seperti Jalan Raya Pos (1808-1811), tidak boleh terulang. Sekitar 1.000 kilometer jalan tidak pernah sebanding dengan sekitar 12.000 pribumi yang tewas (Thom, 1993). Ditambah adanya keterlibatan penguasa lokal yang mengorbankan mereka demi kesuksesan proyek.

Kesewenang-wenangan lahir dari logika pembangunan kolonial. Tanpa perlu menyelidiki niat atau cara jahat, meskipun dibungkus modernitas dan prestise, tanda-tandanya pasti bisa dirasakan. 

Gejalanya sudah terlihat. Kajian ”Dampak Buruk Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap HAM” (Komnas HAM, 2024) diabaikan. Proses hukum dugaan penyelewengan 36,67 persen dana PSN, sekitar Rp 500 triliun (PPATK, 2024), mandek. Lebih dari itu, janji pertumbuhan ekonomi 7 persen tidak tercapai. Sepanjang 2014-2024, pertumbuhan ekonomi hanya naik dari 5,1 persen menjadi 5,8 persen dengan rata-rata 4,2 persen.

Malah, dalam dekade tersebut, ketimpangan kekayaan melonjak. Menurut Litbang Kompas (2025), rasio kekayaan rata-rata 40 orang terkaya dibanding seluruh warga Indonesia meningkat dari 691.646 kali menjadi 1.263.381 kali. Bahkan, pada 2023, Indonesia menjadi negara dengan ketimpangan kekayaan tertinggi di dunia.

Tak heran jika ketidakpercayaan publik memuncak, termasuk melalui bendera One Piece sebagai protes simbolis pada perayaan kemerdekaan kali ini.

Inilah yang disebut Wastucitra sebagai ’arsitektur’ yang hanya mengalirkan air mata kebenaran (lacrimor veritatis) atau tangisan ketidakadilan, bukan kecerlangan kebenaran (splendor veritatis).

Sebagian memahami Wastucitra sebagai arsitektur vernakular, ”The architecture of the people, and by the people, but not for the people” (Oliver, 2003).

Arsitektur yang tidak hanya untuk manusia, tetapi juga semesta, termasuk yang dianggap mati tetapi berguna, seperti ozon dan es abadi. Namun, Wastucitra lebih luas dari itu. Ia adalah konsep arsitektur sekaligus manifesto politik.

Dengan menanggalkan sebutan ”arsitektur”, Wastucitra telah melawan kungkungan pengetahuan warisan kolonial, atau ”dekolonialitas pengetahuan” (Quijano, 1999). Selain menghapus ampas kolonial, upaya tersebut memulihkan pengetahuan lokal yang hilang sekaligus menjadi perisai dari neokolonialisme.

Dekolonialitas juga perlu diterapkan pada istilah-istilah pembangunan saat ini, misalnya: smart forest city, memorial park, command center, sustainability hub, commercial complex, global city, dan giant seawall.

Kemudian, ia dapat menyasar pada dominasi material, metode konstruksi, pilihan teknologi, kebijakan pembangunan, termasuk tuntutan globalisasi dan modal asing yang kerap dijadikan alasan dari penggunaan istilah-istilah itu.

Namun, ini bukanlah sikap antiasing. Melalui tulisan-tulisannya di Kompas: Petruk (1997), Indonesia yang Antifasis (1998), dan YB Mangunwijaya, ”Gruendlich” (1998), Romo Mangun memberi petunjuk: (1) neokolonialisme dapat dilakukan siapa pun dengan korupsi, kolusi, nepotisme, feodalisme, dan fasisme; (2) neokolonialisme berlangsung di dalam sistem kapitalisme global yang manipulatif dan eksploitatif.

Belum selesai polemik soal pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, kini muncul pagar laut di Muara Tawar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selain itu; (3) perjuangan melawannya harus total dan sistematis; dan (4) selambat-lambatnya, pada 2045, Indonesia bebas dari eksploitasi manusia oleh manusia lain.

Dari kolonialisme ke neokolonialisme, dari Orde Lama, Orde Baru, lalu era Reformasi hingga era deformasi, Indonesia telah belajar bahwa kemerdekaan sejati tidak memiliki akhir. Tidak ada final. Bukan soal menang atau berjaya.

Kemerdekaan sejati sederhana saja: cukup setia memerdekakan ”mereka yang terjajah”, yang bagi Wastucitra adalah klien abadi.