Kota Apung, Masa Depan Kita?


Oleh : Silvia Galikano

Acara tiga tahunan Jakarta Architecture Triennale (JAT) kembali digelar untuk keempat kalinya. Kali ini bertema Decoding Jakarta: Involution+Confuidity bertempat di Samisara Ballroom, Sopo Del Tower, Jakarta, 12 – 13 Desember 2018. Sejumlah arsitek dari dalam dan luar negeri diundang untuk menyampaikan pendapatnya terkait tema ini, yakni Andrea Aragone & Frederico Gobbato, Kurihara Wataru, Budi Pradono, Wijanarka, Yulianto Prihatmaji, Joe Quirk, dan Koen Olthuis.

Ada pertanyaan besar yang mendorong hingga munculnya tema Decoding Jakarta, yakni bagaimana sebuah tatanan urban menyikapi pertumbuhan pesat berhadapan dengan keterbatasan lahan, sementara ada laut sebagai pilihan untuk berkembang. Hidup di atas air memang bukan satu-satunya solusi tapi sudah menjadi opsi untuk tahun-tahun mendatang yang harus diantisipasi dari sekarang.

Penduduk bumi pada 2030 diperkirakan 30 persen akan tinggal di desa, dan 70 persen di kota dengan segala masalah dan dinamikanya. Bumi, yang 70 persen terdiri dari air dan 30 persennya daratan tentu akan penuh sesak.

Di Indonesia, pertumbuhan penduduknya 1,2% atau 3 juta jiwa per tahun, setara setengah penduduk Singapura. Untuk menampung ledakan penduduk, pilihan ekspansi hanya dua, ke darat atau ke laut. Di darat, manusia sudah mengubah banyak sawah dan membuka hutan untuk permukiman. Bagaimana dengan di laut?

Ketua Real Estate Indonesia Soelaeman Soemawinata menyebut laut bisa dimanfaatkan untuk hunian, namun karena belum ada regulasinya, sejauh ini pengembang baru membangun kawasan wisata di atas air. "Pengembang itu menimbang investasi dan return, karena itu kami mengharapkan ada aturan hukum yang jelas untuk hunian di atas air. Kami pihak swasta ini kan butuh kepastian,” ujar Soelaeman.

Hidup di laut sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Suku-suku pesisir di Kalimantan sampai sekarang masih ada yang berumah di perahu, di rumah apung, serta rumah tiang. Suku Bajo malah sepenuhnya tinggal di laut, mengembara tak mengenal batas zona laut.

Dalam presentasi bertema "Aspek Teknis Rumah Apung", Wijanarka dari Universitas Palangkaraya menguraikan masyarakat Dayak memiliki kebijakan lokal tentang banjir dan rumah yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Mereka merekam siklus banjir besar 100 tahun, 200 tahun, dan seterusnya, dan ini menjadi pertimbangan utama saat membangun rumah bertiang ataupun rumah apung.

Rumah tiang selalu dibangun di tanggul sungai, tidak pernah di bantaran sungai, dan ketika banjir besar datang, air tidak pernah mencapai lantai rumah. Namun kebijakan lokal sekarang makin luntur. Siklus banjir besar tak lagi direkam, rumah-rumah di Kalimantan saat ini pun kebanjiran setiap sungai meluap.

Kondisi ini diperparah dengan dampak negatif pembangunan infrastruktur darat. Jika dulu sungai adalah lalu lintas utama dan menjadi halaman depan rumah, sekarang sungai adalah halaman belakang dan menjadi tempat membuang sampah.

Untuk menyikapi kondisi ini, Wijanarka sedang mengembangkan rumah amfibi yang diambil dari konsep lanting (rumah apung) di Kalimantan. Percobaan-percobaan masih dilakukan guna mencari bahan yang tahan lama, murah, dan mudah didapat.

Mempertahankan atau membangun rumah apung tetap dapat diterapkan dalam kondisi saat ini. Dalam presentasi berjudul "Aspek Teknis Rumah Apung", Yulianto Prihatmaji dari Universitas Islam Indonesia menyampaikan ada empat hal utama yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan rumah apung di masa sekarang.

Empat hal itu adalah pengaturan lalu lintas dan transportasi air, keberlangsungan bangunan, limbah rumah tangga dan infrastrukturnya, serta dasar hukum untuk rumah di atas air. Empat poin itu, menurut Yulianto, merupakan titik temu antara kepentingan masyarakat penghuni/pemilik rumah apung, pemerintah daerah, dan kepentingan pariwisata.

Membangun hunian di atas air, menurut Koen Olthuis dari Waterstudio Belanda, juga sangat memungkinkan. Bahkan sudah saatnya mengubah persepsi dari air sebagai musuh menjadi sahabat.

Dalam presentasi berjudul "Rise of The Blue City" Olthuis menyebut perubahan sosial, iklim, ekonomi, teknis, menuntut adanya bangunan yang lebih fleksibel dibanding bangunan di atas tanah yang statis dan rawan terkena bencana alam, yakni bangunan apung.

Dengan bangunan apung, ada terobosan penghematan ruang yang dapat diterapkan, yakni:

  1. Pop up function. Dengan luas rumah terbatas, katakanlah 50m2, satu ruangan sudah memenuhi semua fungsi rumah normal. Ruang tidur, ruang makan, hingga toilet ada di satu ruang, disembunyikan atau dimunculkan sesuai kebutuhan. Konsep ini dapat diterapkan di ruang sosial juga.
  2. Seasonal adjustment. Bangunan yang dapat diadaptasikan sesuai musim dengan cara diputar/ dipisahkan/ disambung.
  3. Plug and play. Bangunan dengan bagian-bagian yang dapat dibongkar-pasang. Contoh, satu sayap hotel yang perlu direnovasi, maka sayap itu saja yang dicopot, ganti dengan yang baru, sementara sayap lama dibawa ke tempat perbaikan. Proses ini hanya perlu waktu dua hari.
  4. Share and lease. Untuk bangunan yang digunakan musiman, misal untuk kepentingan Olimpiade yang empat tahun sekali, stadion, hotel, asrama atlet dapat disewakan selama masa yang dibutuhkan.
  5. Portable island. Di sini ada jalan apung, apartemen apung, masjid apung, dan seterusnya. Hanya saja perlu dipikirkan aspek hukumnya.

Bangunan apung juga menjadi jawaban atas ledakan jumlah penduduk sebab bangunan pencakar langit, yang menampung banyak orang, juga dapat dibuat dengan sistem apung, sebagaimana disampaikan Kurihara Wataru dari Shimizu Corporation Jepang dalam presentasi berjudul "Mega Floating City 'Green Float'".

Mega Floating City menggabungkan float innovation dan green innovation, yang artinya kota pencakar langit di atas laut ini akan tahan bencana alam, zero carbon, zero emission, serta kota yang sehat. Kota ini memiliki ketinggian sama dengan tinggi gelombang laut dengan meminimalkan risiko akibat angin kencang.

Konsep yang sudah diuji coba di Jepang ini menjawab masalah yang dihadapi negara kepulauan seperti Indonesia, yakni naiknya tinggi air laut akibat perubahan iklim, juga bencana alam seperti gempa dan tsunami.